Solopos.com, SOLO – Berapa jumlah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota? Adakah perubahan karakteristik sosial ekonomi dan infrastruktur di wilayah administrasi tersebut dalam periode waktu tertentu?
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, berdasar hasil pendataan potensi desa tahun 2021 (podes 2021), di Jawa Tengah terdapat 8.562 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa, terdiri atas 7.809 desa dan 753 kelurahan.
Promosi Meniti Jalan Terakhir menuju Paris
Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan hasil podes 2018 yang menunjukkan data 7.809 desa dan 750 kelurahan. Hasil pendataan podes 2021 menunjukkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat di 7.015 desa/kelurahan (81,93%) di Jawa Tengah.
Lapangan usaha industri pengolahan adalah sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat di 788 desa/kelurahan (9,20%) dan 525 desa/kelurahan (6,13%) menyatakan lapangan usaha perdagangan besar/eceran menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat.
Ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana di desa yang lengkap dan memadai adalah potensi desa untuk berkembang. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah ketersediaan listrik PLN.
Hasil pendataan podes 2021 menunjukkan dari 8.562 desa/kelurahan, masih terdapat dua desa/kelurahan yang terdapat keluarga yang belum menjadi pengguna listrik PLN. Angka ini menurun jika menilik hasil pendataan podes 2018 yang menunjukkan dari 8.559 desa/kelurahan, terdapat tiga desa/kelurahan yang terdapat keluarga yang belum menjadi pengguna listrik PLN.
Hal ini mengindikasikan masih terdapat keluarga di Jawa Tengah yang belum terjangkau listrik PLN. Dalam menopang perekonomian, jaringan telekomunikasi menjadi penting pada masa kini. Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup pada pendataan podes yaitu keberadaan base transceiver station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal Internet.
Hasil pendataan podes 2021 mencatat bahwa meskipun sinyal telepon seluler telah menjangkau semua desa/kelurahan di Jawa Tengah, masih terdapat 716 desa/kelurahan dengan kekuatan sinyal telepon seluler yang lemah, dan lima desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal Internet.
Pendataan podes 2021 juga menyajikan berbagai informasi tentang ketersediaan infrastruktur berbagai bidang di Jawa Tengah. Pada bidang pendidikan, terdapat 23.166 sekolah dasar yang meliputi SD dan MI negeri maupun swasta.
Kemudian, 5.227 sekolah menengah pertama (SMP dan MTs negeri maupun swasta), 3.225 sekolah menengah atas (SMA, MA, dan SMK negeri maupun swasta), dan 391 akademi/perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Jawa Tengah.
Pada bidang kesehatan, pendataan podes 2021 mencatat terdapat 330 rumah sakit di Jawa Tengah. Kota Semarang adalah wilayah dengan rumah sakit terbanyak di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 29 unit. Selain rumah sakit, terdapat sebanyak 381 puskesmas rawat inap dan 509 puskesmas tanpa rawat inap di Jawa Tengah.
Selain mencatat karakteristik sosial ekonomi dan infrastruktur, pendataan podes 2021 memotret kondisi pencemaran dan kejadian bencana alam. Hasil pendatana podes 2021 menyatakan 20,78% dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah mengalami pencemaran air, tanah, maupun udara.
Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan hasil podes 2018 yang sebesar 31,21%. Berdasarkan hasil podes 2021 terjadi pencemaran air di 1.310 desa/kelurahan, pencemaran tanah di 224 desa/kelurahan, dan pencemaran udara di 781 desa/kelurahan.
Pencemaran perlu menjadi perhatian bersama karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah kebutuhan bersama. Pendataan podes 2021 menunjukkan pada tahun 2020-2021, sebanyak 34,16% dari 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah mengalami bencana alam.
Sebanyak 1.190 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Bencana banjir terjadi di 1.249 desa/kelurahan dengan 69 desa/kelurahan mengalami banjir bandang. Angin puyuh/puting beliung/topan menimpa 619 desa/kelurahan.
Gempa bumi terjadi di 114 desa/kelurahan, kekeringan melanda 278 desa/kelurahan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 49 desa/kelurahan, sebanyak 60 desa/kelurahan mengalami abrasi, dan sebanyak 26 desa/kelurahan terdampak bencana gunung meletus.
Sebanyak 5.637 desa/kelurahan di Jawa Tengah (65,84%) tidak pernah terkena bencana alam. Pencemaran dan kejadian bencana alam di suatu desa/kelurahan dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Berbasis seri data hasil pendataan podes, sinergi antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan dan menjalankan mitigasi sebagai upaya mencegah maupun meminimalkan kerugian.
Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara nesatuan.
Pendataan podes adalah salah satu kegiatan BPS yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Hasil pendataan podes menggambarkan ketersediaan infrastruktur dan potensi setiap wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia.
Pada 2024, BPS kembali mengadakan pendataan podes yang berlangsung pada 2-31 Mei 2024. Pendataan podes 2024 bertujuan menyediakan data pendukung perencanaan sensus ekonomi 2026, data keberadaan dan perkembangan potensi desa/kelurahan, data untuk updating klasifikasi/tipologi desa, data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil, data bagi penyusunan berbagai analisis, data bagi penghitungan indikator pembangunan/kemajuan desa, sarana updating master file desa dan sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik.
Narasumber pendataan podes adalah aparat desa/kelurahan/kecamatan/pemerintah daerah/dinas dan atau instansi yang berwenang memberikan data serta relevan. Sebagai unit terkecil wilayah administrasi pemerintahan, desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan.
Desa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebagai daerah otonom yang memiliki peran utama dalam mengelola dan memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang tersedia untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Seri data podes dapat menjadi kunci untuk membangun desa dengan lebih baik dan berkelanjutan. Jawaban dari para narasumber akan menjadi penentu yang mencerminkan kondisi, kualitas, dan potensi wilayah.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 20 Mei 2024. Penulis adalah Fungsional Statistisi BPS Kota Semarang)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
