Mencari Pimpinan KPK Reliabel

Solopos.com, SOLO – Dalam  waktu tak lama lagi masa kerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 berakhir dan harus diganti pimpinan baru periode 2024-2029. Pemerintah telah membentuk panitia seleksi berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK guna mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas, kredibel, dan kompeten.

Pasal 30 ayat (3) undang-undang itu menyatakan panitia seleksi terdiri unsur pemerintah dan masyarakat. Presiden Joko Widodo mengesahkan panitia seleksi calon piminan KPK yang berisi sembilan orang dalam Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024.

Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia

Sembilan orang itu adalah Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP), Arief Satria (Rektor IPB), Ivan Yustiavananda (Kepala PPATK), Taufik Rachman (akademikus), Nawal Nely (Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dan Komisaris PLN), Ambeg Paramarta (Kepala Bidang Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Rezki Sri Wibowo (Dewan Pengurus Transparency International Indonesia), Elwi Danil (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas), dan Ahmad Erani Yustika (Akademisi Universitas Brawijaya).

Merekalah yang bekerja dalam beberapa bulan ke depan guna menyeleksi para calon komisioner KPK. Tugas panitia seleksi calon pimpinan KPK seyogianya menemukan figur-figur ”manusia setengah dewa” yang menentukan arah pemberantasan korupsi pada masa mendatang.

Selama lima tahun terakhir, KPK terasa jauh dari ekspektasi publik. Pemberantasan korupsi di titik terendah. KPK jamak disorot lantaran pelbagai masalah internal. Pimpinan KPK masa ini menghadapi problem tataran etika hingga indikasi kuat pelanggaran hukum.

Masa-masa ini KPK seperti semacam kapal yang terancam kandas berlayar, bahkan nyaris tenggelam ke dasar samudra penegakan hukum antikorupsi. Berkaca pada era kepemimpinan Firli Bahuri, wibawa KPK telah sampai di titik nadir. Boleh dibilang kepercayaan publik kepada KPK kontemporer telah runtuh.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) beberapa waktu lalu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK di posisi terakhir, sebesar 62,1%. Posisi KPK di bawah Kejaksaan Agung yang sebesar 74,7%, Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 72,5%,  Mahkamah Agung sebesar 71,1%, dan Polri sebesar 70,6%.

Panitia seleksi calon pimpinan KPK sekarang harus menunjukkan harapan baru bagi publik di tengah keterpurukan KPK kontemporer. Kita sangat berharap terpilih pimpinan KPK berkualitas.  Belajar dari pengalaman tersebut, panitia seleksi hendaknya mampu membaca eradikasi korupsi yang konstan memburuk dewasa ini.

Mereka harus transparan serta mendengarkan masukan publik. Bercermin pada 2019, panitia seleksi calon pimpinan KPK justru mementahkan masukan dari masyarakat sipil. Panitia seleksi  kala itu mengabaikan masukan dari komisioner KPK aktif tentang Firli Bahuri yang punya rekam jejak pelanggaran etika tatkala menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Kelembagaan KPK.

Panitia seleksi adalah penjaga pintu gerbang pemberangusan korupsi. Panitia seleksi adalah determinan dan fragmen proses paling signifikan dalam menentukan mutu pimpinan KPK berikut lembaganya. Dalam pemilihan pimpinan KPK, peran panitia seleksi tak bisa dianggap sepele.

Panitia seleksi inilah yang bakal menentukan baik buruknya kinerja pimpinan KPK, sangat menentukan wajah KPK lima tahun ke depan. Integritas dan kualitas KPK bergantung panitia seleksi. Panitia seleksi harus bekerja dengan steril dari pelbagai kepentingan para elite penguasa.

Ini penting agar mereka tak melacurkan spirit pemberantasan korupsi demi kepentingan politik praktis semata. Tentu sangat besar kemungkinan intervensi politik masuk dalam proses seleksi. Saya yakin kita mampu mengeliminasi probabilitas campur tangan politik ketika panitia seleksi bekerja efektif serta publik senantiasa memonitor proses tersebut.

Panitia seleksi calon pimpinan KPK tak boleh main-main atau hanya berdasarkan selera, apalagi memilih karena titipan, jangan hanya menjadi alat meloloskan kandidat tertentu atas dasar kedekatan khusus. Bukankah selama ini pemerintah senantiasa menggaungkan jargon antikorupsi dan berkomitmen memerangi para penggarong uang negara?

Panitia seleksi mestinya hanya memilih sosok yang berkualitas demi ikhtiar memberantas korupsi. Ketika panitia seleksi menghasilkan pimpinan KPK yang mumpuni, masa depan pemberantasan korupsi pasti berseri. Sebaliknya, kalau hanya asal pilih, masa depan KPK jelas makin suram.

KPK memiliki pekerjaan krusial dalam eradikasi korupsi. Ini hanya dapat dilakukan apabila pimpinan KPK adalah orang-orang yang jujur, akseptabel, dipercaya publik, dan tidak terafiliasi dengan elite politik atau partai politik tertentu.

Menilik kompleksitas KPK secara institusi dan problem pemberantasan korupsi, para pimpinan KPK harus orang-orang berintegritas tinggi. Panitia seleksi dituntut menghasilkan komisioner-komisioner yang memiliki spirit luar biasa dalam pemberantasan korupsi

Kita butuh pimpinan KPK yang superbaik dan superbersih untuk membawa KPK makin berdaya menyapu tuntas korupsi di negeri ini. Para pimpinan KPK mendatang menentukan arah KPK selanjutnya. Mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa KPK kapabel melawan korupsi dengan semaksimal mungkin dan tanpa kompromi sama sekali.

Di negeri ini KPK adalah ujung tombak pemberantasan korupsi. KPK tentu harus dipimpin sosok-sosok berintegritas tinggi. Ini syarat yang menjadi harga mati. Apabila tidak, lembaga ini akan tumpul dan tak lagi bisa digunakan untuk mengeradikasi korupsi, terlebih pada era saat ini tantangan korupsi semakin berat karena banyak kasus yang kian canggih serta beragam modus.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 7 Juni 2024. Penulis adalah pengajar di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pernah riset di KPK)