Solopos.com, SOLO – Jika Anda benar-benar berpikir bahwa lingkungan hidup tidak sepenting perekonomian, maka cobalah menahan napas saat menghitung uang Anda (Guy McPherson).
Sudah tidak terhitung hasil penelitian, jurnal, dan kajian mengenai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ditopang ekonomi hijau.
Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh
Laporan Sustainable Development Goals 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-75 dunia untuk keseluruhan capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) dengan skor 70,16.
Di Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-4. Mengacu berbagai sumber, ekonomi hijau adalah sistem perekonomian rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berkeadilan sosial.
Ekonomi hijau menjadi strategi menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memastikan kelestarian alam melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi digitalisasi di segala sendi kehidupan manusia.
Indonesia menetapkan target sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau sebesar 43,20% melalui dukungan internasional pada 2030 (nationally determined contribution atau NDC). Indonesia ditargetkan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
Kala pandemi Covid-19 merebak, masyarakat memilih bertransaksi tanpa kontak fisik dan menggunakan sistem pembayaran digital untuk mencegah penularan.
Mengutip laman resmi Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Bak blessing in disguise, kehadiran kanal pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang diluncurkan Bank Indonesia pada Agustus 2019 menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. QRIS menjadi game changer pemulihan ekonomi Indonesia.
Salah seorang praktisi teknologi menyamakan pandemi Covid-19 selayaknya fenomena black swan yang menjadi momentum hadirnya pembayaran digital (Vivek Agrawal, 2020).
Terlepas bantahan dari kalangan akademikus mengenai tidak terpenuhinya kriteria black swan dalam peristiwa pandemi Covid-19 (John Drake, 2021), harus diakui pembayaran berbasis QR code di Indonesia menolong perekonomian Indonesia dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dengan cepat.
Pembayaran digital adalah bagian dari keuangan digital berbasis Internet tanpa melibatkan uang secara fisik. Dalam berbagai kajian, pembayaran digital dipandang sebagai bagian gaya hidup hijau (green lifestyle) yang mampu berkontribusi menurunkan emisi karbon.
Salah satu hasil penelitian menyimpulkan keuangan digital dalam jangka panjang mampu menurunkan emisi karbon (Salman dan Ismael, 2023). Terdapat tantangan sangat besar dalam mengerem laju kenaikan produksi dan konsumsi yang berujung pada emisi karbon.
Green America dalam Skip the Slip tahun 2020 mengungkapkan fakta mencengangkan: penggunaan kuitansi atau nota kertas di Amerika Serikat setiap tahun menghabiskan tiga juta batang pohon dan sembilan miliar galon air serta menghasilkan emisi CO2 setara 400.000 kendaraan di jalan.
Di Inggris, penggunaan kuitansi kertas selama setahun setara penebangan 200.000 pohon dan penggunaan 1,6 juta liter air (Beat the Receipt Campaign). Kita dapat membayangkan betapa masif perubahan yang dapat dilakukan saat kita mengubah kebiasaan dalam bertransaksi menjadi lebih digital.
Terdapat lima peluang yang dapat dimaksimalkan agar pembayaran digital memberikan andil mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pertama, pembayaran digital mampu menekan konsumsi kertas oleh individu maupun instansi dan perusahaan.
Pembayaran digital seperti QRIS mengurangi kertas yang digunakan sebagai media cetak nota (bill) transaksi. Beberapa pedagang/toko telah memberikan opsi kepada konsumen untuk menerima nota atau bukti transaksi secara digital melalui Whatsapp.
Kedua, penggunaan alat pembayaran digital membantu menjaga kualitas uang fisik yang beredar sehingga secara akumulasi menurunkan jumlah uang kartal yang rusak. Uang kartal dibuat dari bahan khusus dengan fitur pengamanan yang canggih.
Ketika terjadi kerusakan pada uang kartal, regulator sistem pembayaran akan melakukan kalkulasi mengenai seberapa banyak uang kartal yang akan dicetak untuk mengganti uang kartal rusak yang dimusnahkan. Semakin sedikit jumlah uang kartal yang rusak, terjadi penghematan material bahan baku uang.
Ketiga, alat pembayaran digital mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak pengurangan emisi karbon kendaraan. Transaksi berbasis uang kartal, khususnya kertas, mendorong masyarakat hilir mudik ke bank atau mesin ATM/CDM hanya untuk aktivitas setor-tarik uang.
Kini terdapat QRIS yang memudahkan bertransaksi ritel tanpa repot bolak-balik menarik uang dari bank. Bagi pedagang, uang hasil transaksi masuk ke rekening yang dimiliki dan dapat digunakan untuk membeli pasokan bahan baku tanpa harus wira-wiri ke mesin ATM/DCM.
Keempat, pembayaran secara digital mudah digunakan berbagai kalangan sehingga mendukung inklusi keuangan yang selaras dengan ekonomi berkeadilan sosial.
Data menunjukkan jumlah perangkat seluler di Indonesia pada 2023 mencapai 354 juta unit (survei Google 2023–Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone) dengan jumlah pengguna Internet mencapai 221 juta pada 2024 (Survei Penetrasi Internet 2024, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).
Penggunaan pembayaran digital akan berdampak besar bagi perekonomian dengan keterlibatan semua kalangan masyarakat. Kelima, dukungan regulasi dan implementasi pembayaran digital dari pemerintah pusat dan daerah.
Aggaran pendapatan dan belanja pemerintah memberikan pengaruh yang luar biasa besar bagi realisasi pembayaran digital. Penerapan parkir berbayar menggunakan uang elektronik atau QRIS, misalnya, akan mendorong efisiensi transaksi dan optimalisasi pendapatan daerah. Ujungnya, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Proses tersebut tidak terjadi secara instan. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mengakselerasi transaksi pembayaran digital di Indonesia. Pemerataan dan perluasan akses jaringan Internet, edukasi literasi transaksi digital, dan pemahaman bersama mengenai pentingnya menurunkan emisi karbon memerlukan langkah nyata bersama dari segenap pihak.
Penurunan emisi karbon dari transaksi pembayaran digital mungkin juga tidak akan tercapai secara signifikan dalam waktu pendek. Perkembangan alat pembayaran digital tetap harus dalam koridor ketentuan di Indonesia.
Mata uang rupiah tetap harus berjaya dengan tetap membuka ide dan inovasi demi kemajuan bangsa. Peter F. Drucker mengatakan the best way to predict the future is to create it. Saya mengajak segenap pemangku kepentingan dan masyarakat di Soloraya bertransaksi menggunakan kanal pembayaran digital, antara lain, QRIS.
Mari ambil bagian mewujudkan ekonomi hijau sebagai bagian pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (Opini ini pandangan/pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga/institusi)
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi10 Juni 2024. Penulis adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
